ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Nota Keuangan ini bakal jadi basic untuk buat Rancangan APBN 2017. Usai rapat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membuka permasalahan beratnya keadaan ekonomi yang tercermin dari tekanan pada penerimaan pajak.
Sri Mulyani menyampaikan, untuk buat Nota Keuangan 2017, untuk jadi APBN yang kredibel, jadi pemerintah akan saksikan peluang kondisi yang akan dihadapi di th. ini dan dua th. terakhir.
Untuk th. 2016, setelah saksikan realisasi dari th. 2014-2015, jadi dua th. terakhir, penerimaan perpajakan memang alami tekanan yang begitu berat, kata Sri Mulyani usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Tekanan pada penerimaan pajak ini berjalan lantaran turunnya harga komoditas, seperti minyak dan gas (migas), batu bara, kelapa sawit, dan pertambangan yang lain.
Kami juga saksikan di beberapa bagian seperti perdagangan, konstruksi juga alami kondisi tekanan yang cukup terlihat dari sisi volume. Sampai hari ini kita saksikan bila beberapa bagian itu pertumbuhannya cuma separuh dari sebagian th. terlebih dulu, lebih Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani bercerita masalah pelemahan perdagangan dunia yang menyebabkan turunnya laju ekspor dan impor di Indonesia sejak mulai kuartal I-2015 sampai semester I-2016 lalu. Ini akan jadi perhitungan pemerintah dalam buat Nota Keuangan 2017.
Maka Kemenkeu hari ini melaporkan pada Bapak Presiden, Wapres dan Sidang Kabinet jika penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 akan cukup utama. Ini karena basis penghitungan maksud penerimaan pajak di 2016 yang di setujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih tetap menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu maksud penerimaan 2 th. lebih dulu th. 2014, 2015, lalu ke 2016, papar Sri Mulyani.
Sisa Direktur Bank Dunia ini menjelaskan realisasi pajak di 2014 yang ada Rp 100 triliun dibawah maksud. Lalu di 2015 lalu, waktu harga komoditas mulai alami penurunan penerimaan pajak juga meleset Rp 248, 9 triliun dari maksud.
BACA JUGA : Lewat Spanduk, Ibu-Ibu Ini Curhat ke Raja Salman Tentang Kelakuan Jokowi dan Penista Agama
Oleh karena itu, kami hari ini melaporkan pada Presiden, Wapres dan sidang kabinet jika kami perlu untuk lakukan penyesuaian sampai APBN kita jadi kredibel karena topik dari Bapak Presiden yakni selalu menguatkan kredibilitas, confidence, serta trust itu harus ditegakkan dari mulai angka-angka APBN yang bisa mencerminkan fakta ekonomi yang kita hadapi, tutur Sri Mulyani.
Tetapi, lanjut Sri Mulyani, tidaklah berarti pemerintah akan mengendurkan penerimaan pajak. Sri Mulyani mengemukakan, Presiden Jokowi memohon dirinya untuk optimal tingkatkan pajak. Karena penerimaan pajak diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan.
[SUMBER]
Halah ini berita kok mbulet gak jelas.. pasti yg buat kaum abal2.. hehehe
ReplyDelete